kompas rabu 20 juli 2011

Kompas_20110720.pdf - 22.3 MB


direktory koran rabu 20 juli 2011

150 Perusahaan di Wisma Atlet HAL
Murdoch ke Parlemen HAL 29
Ditemukan Bom di Tempat Wisata HAL 24
Kisruh Harga BBM Marak Ketidaktegasan Pemerintah soal Harga BBM Menimbulkan Ketidakpastian

JAKARTA, KOMPAS --- Kebijakan pemerintah menerapkan disparitas harga yang relatif tinggi
antara bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi mulai menimbulkan kekisruhan.
Antrean kendaraan membeli BBM bersubsidi terus terjadi. Kondisi ini diperkeruh maraknya
pengecer BBM. Disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi yang mencapai
Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per liter mulai mengundang kekisruhan di Tarakan,
Kalimantan Timur. Lebih dari 100 pengecer BBM, Selasa (19/7), berunjuk rasa di halaman
kantor Wali Kota Tarakan menuntut diperbolehkan membeli BBM bersubsidi di agen premium
dan minyak solar ataupun di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).
Seminggu ini kami tidak berjualan karena dilarang beli BBM. Kami hanya penjual
botolan karena butuh makan, ucap Ridwan AK, perwakilan pengecer. Pengaturan pengecer ini dilakukan setelah Wali Kota Tarakan mengeluarkan Surat Edaran No- mor 510 Tahun 2011 yang membatasi pembelian BBM bersubsidi, yakni Rp 15.000 per hari untuk sepeda motor, Rp 100.000 per hari untuk kendaraan roda empat, dan Rp 150.000 per hari untuk truk. Saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Wali Kota Tara- kan Udin Hianggio menyatakan, Pemerintah Kota Tarakan tetap akan mengatur pengecer BBM bersubsidi dalam wadah koperasi guna mengatasi kelangkaan BBM INSTANSI NEGARA Keberadaan Lembaga Nonstruktural Ditata
JAKARTA, KOMPAS Keberadaan lembaga nonstruktural, yang setiap tahun jumlahnya bertambah, diharapkan bisa ditata ulang. Pemerintah diminta mem- buat desain penataan lembaga nonstruktural, sekaligus memangkas jumlah lembaga di luar struktur pemerintahan, paling lambat tahun 2012. Permintaan itu dikatakan Wa- kil Ketua Komisi II DPR A Hakam Naja, Selasa (19/7), di Jakarta. Komisi II sudah meminta pemerintah agar mengkaji lebih detail keberadaan lembaga non- struktural, tuturnya. Pengkajian ulang tersebut dibutuhkan mengingat sebagian besar lem- baga nonstruktural tak efektif bekerja. Keberadaan lembaga non- struktural itu pun menambah beban keuangan negara. Hasil evaluasi itulah yang di harapkan bisa dijadikan pertimbangan untuk menata kembali keberadaan lembaga nonstruktu- ral. Jadi, nanti dipilah, mana lembaga yang perlu dihapus atau digabung dan mana yang harus dipertahankan, ujarnya. Pemerintah diharapkan bisa memangkas lebih dari separuh lembaga nonstruktural yang ada. Secara terpisah, dosen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga, Surabaya, Radian Salman; Gu- ru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yog- yakarta, Sofian Effendi; dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, Jimly Asshiddiqie sepakat bahwa penataan kelembagaan negara seca- ra menyeluruh menjadi sesuatu yang sangat diperlukan saat ini. Kelembagaan yang gemuk dan tak efektif menjalankan fungsi hanya menghabiskan anggaran. Pelayanan kepada masyarakat pun tidak membaik. Menurut Radian, perlu dilihat kewenangan dan efektivitas pe- laksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga yang ada. Jika fungsinya tumpang-tindih, sebaiknya diga- bungkan atau dilekatkan di ke- menterian. Sepanjang tidak ada tuntutan netralitas dan keahlian, cukup dilakukan kementerian. Rambu pembentukan lembaga nonstruktural sebaiknya diatur dalam undang-undang. Kajian untuk penataan kelembagaan, menurut Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN) Ismadi Ananda, se- benarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Rekomen- dasi untuk menghapus atau menggabungkan beberapa lem- baga juga sudah ada, tetapi kajian itu bocor. Pejabat lembaga non- struktural atau lembaga nonke- menterian tersebut berusaha menunjukkan eksistensinya. Saat ini, lanjut Ismadi, setelah menerjunkan tim ke lapangan, Kementerian PAN menemukan 11 lembaga nonstruktural yang benar-benar tidak berfungsi. Empat lembaga akan dihapus ka- rena tak ada kantor, personel, anggaran, dan kegiatan. Keempat lembaga itu adalah Komite An- tardepartemen Bidang Kehu- tanan, Dewan Buku Nasional, Badan Kebijakan dan Pengen- dalian Perumahan dan Permu- kiman Nasional, serta Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Pe- ningkatan Kesejahteraan Sosial TAMAN NASIONAL UJUNG KULON Saling Lempar Soal Izin Pembangunan
JAKARTA, KOMPAS --Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Yayasan Badak Indonesia saling lempar soal izin pembangun- an suaka khusus badak jawa, Javan Rhino Study and Conserva- tion Area. Pihak taman nasional menyebut Kementerian Ke- hutanan belum mengeluarkan izin pembongkaran hutan kon- servasi itu, sedangkan pihak yayasan mengaku bekerja atas seizin Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Di lapangan, alat berat sudah meratakan areal hutan kon- servasi dan kebun masyarakat hingga sejauh sekitar 5 kilometer dengan lebar 30 meter dari kawasan Cilintang menuju Aermokla. Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) Agus Priam- budi mengaku kecolongan atas keberadaan dan aktivitas alat berat di dalam kawasan konservasi tersebut. Ia mengetahui kondisi itu pada 22 Juni 2011 dan mengeceknya. Pada 25 Juni 2011, pembongkaran lahan dihentikan. Kami meminta dihentikan sampai Pak Widodo Ramono (Ketua Yaya- san Badak Indonesia) menyelesaikan perizinan, studi kelayakan, dan memperbaiki apa yang masih kurang seperti rekomen- dasi/masukan tim Environmental Risk Assessment, kata Agus di Jakarta, Selasa (19/7). Secara terpisah, Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia Widodo S Ramono mengatakan, izin telah didapat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dalam hal ini Balai TNUK. Memasukkan alat berat, menurutnya, telah dibicarakan dengan Kepala Balai TNUK Agus Priambudi sekitar tanggal 21 Juni 2011 di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta. Ia juga mengatakan, proposal program sudah disetujui Di- rektur Konservasi Keanekaragaman Hayati atas nama PHKA. Terkait dengan pernyataan Direktur Jenderal PHKA Darori yang mengaku telah menerbitkan izin (Ko mpa s , 18/7/2011), Agus berkilah, pimpinannya itu tidak mengetahui bahwa alat berat telah masuk. Agus menjelaskan, proposal pembangunan The Javan Rhino Sanctuary (sebelum berganti nama menjadi Javan Rhino Study and Conser- vation Area/JRSCA) telah disetujui Kementeri- an Kehutanan. Dalam dokumen, proposal pem- bangunan JRSCA dimohonkan Ketua Pengurus Yayasan Badak Indonesia Widodo S Ramono dan Kepala Balai TNUK Agus Priambudi yang diketahui Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen PHKA Harry Santoso. Ihwal hutan yang telanjur dibongkar, Agus mengatakan ha- nya sejauh 100 meter. Laporan yang menyebutkan pembong- karan sudah sejauh 5 kilometer, menurut dia, hanya kebun masyarakat yang merambah area taman nasional. Berdasarkan pengamatan Ko mpa s , areal sejauh 5 kilometer tersebut ber- selang-seling antara hutan dan kebun masyarakat. Hentikan proyek Menanggapi kasus ini, Koalisi Penyelamatan Konservasi Ujung Kulon, Selasa, menegaskan, pembongkaran lahan di taman nasional merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, koalisi yang beranggotakan aktivis konservasi badak dan lembaga nonpeme- rintah (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Silvagama, Ja- ringan Pendidikan Lingkungan, dan Sajogyo Institute) mendesak proyek tersebut dihentikan. Ihwal tudingan pelanggaran pidana, Agus keberatan. Alasannya, pembukaan hutan itu untuk tujuan konservasi. Dari Pandeglang, Banten, Asisten Manajer Operasional Kegiat- an Pengembangan JRSCA Dodi Sumardi mengatakan, pemagar- an kawasan Gunung Honje menggunakan aliran listrik meniru cara di Sumatran Rhino Sanctuary, Way Kambas, Lampung. Sumber listriknya tenaga surya, bertegangan tinggi, tetapi tak mematikan. Kami sebenarnya cuma mencontoh, katanya. (ICH/ISW/CAS) NIKAH MASSAL 28 Tahun, Hak Abdullah-Vera Baru Terpenuhi Abdullah (52) dan Vera (50) sudah rapi berdandan, Selasa (19/7) pagi. Kebaya didominasi warna ungu dengan jilbab senada membalut tubuh Vera. Setelan bes- kap hitam gaya Betawi dan peci membuat Abdullah gagah luar biasa. Keduanya bangga sekaligus lega. Setelah 28 tahun berumah tangga, baru tahun ini mereka resmi menikah. Oleh NELI TRIANA Selasa kemarin, tepatnya di Isto - ra Senayan, Ja- karta Pusat, diadakan resepsi pernikahan Abdullah dan Vera. Ti- dak tanggung-tanggung, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Fajar Panjaitan dan sejumlah petinggi di DKI Jakarta hadir. Sejumlah artis ternama, termasuk band Sheila on 7 yang khusus didatangkan dari Yogyakarta, meramaikan resepsi ini. Perhelatan akbar tersebut memang bukan hanya untuk Abdullah dan Vera. Keduanya menjadi bagian dari 4.541 pa- sangan yang berba- hagia. Mereka semua berlatar belakang sama, yaitu dari ke- luarga prasejahtera. Ribuan pasangan itu sudah dinikahkan secara gratis sepan- jang April hingga Ju- li di tingkat keca- matan tempat mereka menetap. Pernikahan dan resepsi mas- sal ini diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, B Channel, Yayasan Pondok Kasih, organisasi lintas agama, TNI/Polri, dan sejumlah pihak. Selain diikuti pasangan Baca Juga soal Badak Jawa HAL 14 KOMPAS/AGUS SUSANTO Rehan (kanan) berbincang dengan rekannya sembari memompa bensin dari jeriken ke dalam botol bekas minuman di Malaka Baru, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Selasa (19/7). Bensin eceran yang dijual Rp 5.000 per liter tersebut diminati pengguna sepeda motor yang enggan mengantre di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). (Bersambung ke hal 15 kol 4-7) (Bersambung ke hal 15 kol 1-7) (Bersambung ke hal 15 kol 1-3) KOMPAS/LASTI KURNIA Junaedi (56) dan Salbia (43), warga Gang Kancil Kota yang telah menikah siri selama sekitar setahun, mengikuti resepsi pernikahan massal untuk masyarakat prasejahtera lintas agama di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (19/7). Sebanyak 4.541 pasangan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Kasih, stasiun televisi B Channel, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu. 910,00 930,00 920,00 131415 18 19/7 0,5210% 918,45 923,26 922,08 916,15 913,05 TANTANGAN MENGELOLA BBM KUOTA DAN REALISASI DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI (KILOLITER) *Data sampai dengan 18 Juli 2011 Sumber: Litbang Kompas, dari berita Kompas, Kementerian Keuangan RI, dan Pertamina • Peningkatan jumlah kendaraan bermotor Pada 2005-2010, penjualan sepeda motor meningkat hingga 2,3 juta unit per tahun. Adapun penjualan mobil meningkat rata-rata 46.000 unit pada periode yang sama. • Konsumsi BBM meningkat Volume konsumsi BBM jenis premium meningkat dari 17,73 juta kiloliter (2005) menjadi 21,45 juta kiloliter (2010). • Penurunan Lifting Minyak Indonesia Lifting minyak mengalami penurunan. Pada 2005, lifting minyak Indonesia mencapai 1,01 juta barrel per hari, sedangkan semester I-2010 tercatat 0,97 juta barrel per hari. • Gangguan Distribusi Terganggunya produksi di kilang minyak Dumai karena perbaikan dan gangguan distribusi akibat tingginya gelombang laut. Kondisi jalan yang macet dan rusak juga membuat waktu kirim dua kali lebih lama. • Konsumsi Melebihi Kuota Tingginya konsumsi solar dan premium di sejumlah daerah mengakibatkan alokasi BBM bersubsidi melebihi kuota. Pertamina telah menyalurkan 13,378 juta kiloliter BBM jenis premium dari kuota BPH Migas sebesar 12,625 juta kiloliter. Sementara untuk solar, dari kuota 7,084 juta kiloliter telah disalurkan 7,689 juta kiloliter (18 Juli 2011).