kompas senin 18 juli 2011

SENIN 18 JULI 2011 KOMPAS


Kompas_20110718.pdf - 21.1 MB

direktori koran epaper senin 18 juli 2011

Yudhoyono Diminta Lebih Tegas HAL
Obama Siap KompromiHAL 11
Gunung Lokon Kembali Meletus HAL 15
2 HARLAH NU Presiden: Silakan Kritik Pemerintah
JAKARTA, KOMPAS --- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan warga Nahdlatul Ulama (nahdliyin) mengkritik dan mengoreksi pemerintah demi berhasilnya program-program prorakyat. Presiden juga menuturkan, diperlukan kerja lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengatakan hal tersebut saat berpidato dalam Rapat Akbar pada Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-85 Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7) Hadir dalam acara tersebut,sejumlah pejabat tinggi negara   Negara Bertaburan Lembaga   Fantastis, selain Kementerian, Ada Lebih dari 116 Lembaga   JAKARTA, KOMPAS ---   Indonesia bertaburan   lembaga atau komisi   negara. Saat ini terdapat   88 lembaga pemerintah   nonstruktural, selain 34   kementerian. Jumlah itu   belum termasuk 28   lembaga pemerintah   nonkementerian, tim,   dan satuan tugas yang   dibentuk Presiden untuk   menangani persoalan   tertentu secara ad hoc.   TENAGA KERJA INDONESIA   Sarmini, TKI yang   Sarjana dari Malaysia   Di tengah cerita duka   nestapa nasib buruk yang   menimpa para tenaga   kerja migran kita,   Sarmini (28) memberi   angin sejuk. Berkat   tekad, semangat, rajin   belajar di sela-sela kerja   keras di rumah majikan,   dan ketekunannya, ia   pulang dari Malaysia   dengan menggondol gelar   sarjana muda. Kini ia   ditawari bekerja di   Pemerintah Kabupaten   Banyumas, Jawa Tengah.   terutama kepada majikan saya   di Malaysia, untuk kesempatan   belajar yang telah diberikan. Ge-   lar ini membuktikan, tak semua   TKI bernasib buruk di negeri   orang; tutur anak pasangan Sa -   kim Muhyadi (56) dan Katem   (45) ini dengan logat khas Me-   layu-Inggris.   Betapa membanggakan. Pada   saat sebagian TKI mendapat   perlakuan buruk dari majikan-   nya, bahkan sampai dihukum   mati di tanah orang, Sarmini   berhasil menyelesaikan kuliah   Diploma Pengurusan (setara   D -3 manajemen di Indonesia)   di Open University Malaysia   (OUM) dengan indeks prestasi   kumulatif 3,39, setelah tujuh ta -   hun merantau.   Lulusan SMK Mpu Tantular   Kemranjen ini awalnya pergi ke   Malaysia pada 2004. Sebelum   menjadi TKI, ia telah mengan-   tongi ijazah D -2 Program Studi   Dammacariya dari Sekolah   Tinggi Agama Buddha Syailen-   dra di Kota Semarang, Jawa   Tengah. Ia kuliah sejak tahun   2001, tetapi keinginan kuat me -   lanjutkan pendidikan ke jenjang   yang lebih tinggi terpaksa di-   urungkan karena orangtuanya   tak memiliki biaya.   & Saya lalu pergi ke Jakarta   untuk mencari kerja, tetapi ti-   dak dapat. Dalam benak saya,   sekolah butuh uang. Jadilah sa-   ya ke Malaysia dengan niat me-   ngumpulkan modal agar bisa sekolah lagi, kenang Sarmini.   KAWASAN KONSERVASI   Taman Nasional Ujung   Kulon & Dibelah&

PANDEGLANG, KOMPAS --- Taman Nasional Ujung Kulon di   Provinsi Banten, dengan alasan konservasi badak jawa,   Kementerian Kehutanan. Pembabatan hutan untuk jalan dan   pagar beraliran listrik---yang dimaksudkan sebagai    alam badak jawa---itu dimulai 20 Juni 2011. Program tersebut   diberi nama Javanese Rhino Sanctuary.   Pada dokumen analisis risiko lingkungan (ERA) Rencana   Pembangunan Javanese Rhino Sanctuary (JRS) di TNUK (No-   vember 2010) dipaparkan, pemagaran berlistrik akan dilakukan   di sisi timur (20 kilometer/km) dan sisi barat (2 km). Pemagaran   di kedua sisi menempatkan JRS di tengah Taman Nasional Ujung   Kulon (TNUK) dengan luasan 3.000-4.000 hektar, dibatasi laut di   sisi utara dan selatan.   Saat dihubungi, Jumat (15/7), Direktur Jenderal Perlindungan   Hutan dan Konservasi Alam Darori mengungkapkan, program   JRS untuk meningkatkan populasi badak. "Izin saya keluarkan   karena tujuan JRS baik," katanya.   Pengadaan JRS, yang digarap bersama Yayasan Badak Indo-   nesia, memudahkan peneliti mempelajari badak jawa (Rhinoceros   sondaicus) endemik Jawa yang jumlahnya 50 ekor. WWF In-   donesia menyebutkan, jumlah badak jawa di TNUK 29 ekor.   Di lokasi proyek di Desa Ujung Jaya, Sabtu lalu, Ko m pa s   melihat lahan hutan dibuka selebar sekitar 30 meter sepanjang 5   km dari Cilintang menuju Aermokla. Batang pohon dan tanaman   perdu berserakan di tepi jalan tanah.   Di sejumlah titik, beberapa alat berat teronggok. Salah satu   petugas proyek menyebutkan, mereka mencari jalur dengan   tutupan pohon minim sehingga pembabatan pohon ditekan.   Rumah satwa langka   TNUK merupakan rumah bagi satwa langka, di antaranya   badak jawa, owa jawa, banteng, macan kumbang, dan sejumlah   burung. Sejumlah aktivis lingkungan mempertanyakan kebijakan   Kementerian Kehutanan itu. Jalan inspeksi mempermudah   perambahan taman nasional, sedangkan pagar berlistrik meng-   hambat migrasi sejumlah satwa.   "Di taman nasional membunuh nyamuk saja dilarang, apalagi   membongkar hutan dan menyetop pergerakan satwa di kawasan   konservasi," kata Grahat Nagara, Koordinator Kebijakan Tata   Kelola Sumber Daya Alam Silvagama.   Sementara Marcellus Adi, dokter hewan yang 20 tahun terjun   di konservasi Sumatran Rhino Sanctuary Waykambas, Lampung,   menilai, pagar menghalangi fauna melarikan diri jika ada tsunami   atau letusan Gunung Krakatau seperti tahun 1883.   Menurut Grahat, daerah JRS saat ini sebelumnya merupakan   zona inti. Awal tahun 2011 diturunkan jadi zona rimba. (ICH)    Joko Widodo   Namanya muncul di tengah krisis ke-   pemimpinan yang melanda bangsa ini.   Sebagai Wali Kota Solo, Joko Widodo   atau lebih dikenal dengan nama Jokowi menunjukkan, kepemimpinan   yang baik adalah  dan melayani   rakyat.   Terpilihnya pasangan Jokowi dan FX   Hadi Rudyatmo dengan 90,09 persen   suara dalam Pemilihan Wali Kota dan   Wakil Wali Kota Solo 2010 menjadi   bukti bahwa sosoknya dicintai rakyat.   Meski dikenal santun, dia adalah sosok yang tak kenal takut dan   teguh pada aturan. Kirimkan pertanyaan Anda kepada Jokowi   lewat kompaskita@kompas.com. Anda juga bisa mengusulkan   tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda.   E-mail ditunggu sampai 22 Juli 2011.   Guru Besar Administrasi Ne-   gara dari Universitas Gadjah Ma-   da, Yogyakarta, Sofian Effendi,   dan dosen Hukum Tata Negara   Universitas Airlangga, Surabaya,   Radian Salman, Sabtu (16/7), se-   cara terpisah mengatakan, jum-   lah lembaga/komisi negara itu   fantastis. Selain banyak, tugas se-   bagian komisi dan badan negara   tersebut juga kemungkinan besar   tumpang tindih.   Untuk penindakan korupsi,   misalnya, selain Komisi Pembe-   rantasan Korupsi (KPK), juga ada   Polri dan kejaksaan. Presiden Su-   silo Bambang Yudhoyono juga   membentuk Tim Pemberantasan   Tindak Pidana Korupsi dan Sa-   tuan Tugas Pemberantasan Ma-   fia Hukum.   Dalam bidang pengembangan   wilayah, selain Kementerian Da-   lam Negeri, ada pula Dewan Per-   timbangan Otonomi Daerah, Ba-   dan Nasional Pengelola Perba-   tasan, Dewan Nasional Kawasan   Ekonomi Khusus, Badan Pe-   ngembangan Kawasan Ekonomi   Terpadu, dan lebih dari 10 dewan   atau badan pengembangan   seperti Ketua Dewan Perwakilan   Rakyat Marzuki Alie, Ketua De -   wan Perwakilan Daerah Irman   Gusman, Ketua Mahkamah Kon-   stitusi Mahfud MD, dan Wakil   Ketua Majelis Permusyawaratan   Rakyat Lukman Hakim Saifud-   din. Sejumlah menteri dan pim-   pinan partai politik juga hadir di   acara itu.   Sekitar 100.000 nahdliyin me-   menuhi Gelora Bung Karno sejak   sekitar pukul 09.00. Namun, seiring dengan usainya sejumlah   pertunjukan, zikir, dan makin   teriknya sinar matahari, satu per   satu dari mereka keluar dan berjalan-jalan di sekitar kompleks   Gelora Bung Karno. Akibatnya,   ketika Presiden tiba di tempat   acara sekitar pukul 13.00, Sektor   5-19 Kompleks Gelora Bung Karno, yang sebelumnya dipenuhi   nahdliyin, terlihat sepi.   Melihat hal ini, Ketua Panitia   Rapat Akbar KH As'ad Said Ali,   saat berpidato, berulang-ulang   meminta maaf kepada Presiden.   Lihat Juga Video   NU Tetap Kritis terhadap   Pemerintah di vod.kom-   pas.com/tetapkritis   WEN   Oleh GREGORIUS MAGNUS   FINESSO   Penuh percaya diri, perem-   puan asal Desa Adisana,   Kecamatan Kebasen, itu   Selasa (5/7) lalu, menyalami satu per satu pejabat Pemerintah   Kabupaten Banyumas saat di-   undang secara khusus di rumah   dinas Bupati Banyumas Mardjoko. Senyumnya terus me-   ngembang. Meski namanya te-   lah menjadi buah bibir di berbagai media nasional dan Malaysia, ia tak tampak jemawa sedikit pun. Saya harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih,   (Bersambung ke hal 15 kol 4-7)   (Bersambung ke hal 15 kol 1-3)   (Bersambung ke hal 15 kol 4-7)   KOMPAS/ALIF ICHWAN   Puluhan ribu nahdliyin mengikuti peringatan Hari Lahir Ke-85 Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora   Bung Karno, Jakarta, Minggu (17/7). Acara ini juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.   88 Lembaga   NONSTRUKTURAL   LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN   FOTO: KOMPAS/LUCKY PRANSISKA; GRAFIK: NOVAN
Sumber: Litbang Kompas/NDW, diolah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   Hukum dan HAM
• Komisi Hukum Nasional
• Komisi Antikekerasan terhadap Perempuan
• Komisi Kepolisian Nasional
• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
• Ombudsman Republik Indonesia
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
• Komisi Kejaksaan
• Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia   Pemilu
• Komisi Pemilihan Umum
• Badan Pengawas Pemilihan Umum   Ketahanan dan Keamanan
• Dewan Ketahanan Nasional
• Badan Koordinasi Keamanan Laut   Pengembangan Wilayah/Kawasan
• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Dewan Kelautan Indonesia
• Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
• Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
• Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan
• Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
• Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
• Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
• Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
• Dewan Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
• Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
• Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
• Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam,   Bintan, dan Karimun   Infrastruktur
• Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional
• Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
• Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur   Ekonomi
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Komisi Banding Merek
• Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
• Komisi Banding Paten
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional   • Dewan Gula Nasional
• Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
• Dewan Koperasi Nasional
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
• Dewan Ketahanan Pangan   Energi dan Sumber Daya
• Dewan Energi Nasional
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
• Dewan Sumber Daya Air Nasional
• Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik   Kesehatan
• Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
• Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
• Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan   Menghadapi Pandemi Influenza   Sosial
• Komisi Nasional Lanjut Usia
• Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
• Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial   Penyandang Cacat
• Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan   Perhubungan dan Penyiaran
• Komisi Penyiaran Indonesia
• Dewan Pers
• Komite Nasional Keselamatan Transportasi
• Komisi Informasi Pusat
• Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional   Keagamaan
• Komisi Pengawas Haji Indonesia
• Badan Amil Zakat Nasional
• Badan Pengelola Dana Abadi Umat
• Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal   Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
• Dewan Buku Nasional
• Komite Akreditasi Nasional
• Dewan Riset Nasional
• Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Komite Inovasi Nasional
• Dewan Nasional Perubahan Iklim
• Dewan Penerbangan Antariksa Nasional   Ketenagakerjaan Kepegawaian dan Profesi
• Dewan Pengupahan Nasional
• Konsil Kedokteran Indonesia
• Dewan Jaminan Sosial Nasional
• Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
• Badan Nasional Sertifikasi Profesi
• Lembaga Kerja Sama Tripartit
• Lembaga Produktivitas Nasional
• Badan Pertimbangan Kepegawaian
• Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak   Pemerintahan
• Dewan Pertimbangan Presiden
• Komite Standar Akuntansi Pemerintah
• Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan   Olahraga
• Badan Olahraga Profesional
• Komite Olahraga Nasional Indonesia
• Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan   Seni dan Budaya
• Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
• Lembaga Sensor Film
• Lembaga Administrasi Negara
• Arsip Nasional Republik Indonesia
• Badan Kepegawaian Negara
• Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
• Badan Pusat Statistik
• Badan Standardisasi Nasional
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir
• Badan Tenaga Nuklir Nasional
• Badan Intelijen Negara
• Lembaga Sandi Negara
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
• Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
• Badan Pengawasan Obat dan Makanan
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
• Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pertahanan Nasional
• Lembaga Ketahanan Nasional
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• Badan SAR Nasional
• Badan Narkotika Nasional